Kasus kedua yang harus dihadapi oleh Bapak Desri, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota selain dari keterlibatannya dalam kasus pencabulan dan melarikan anak dibawah umur adalah adanya pengaduan tentang dugaan penggelembungan harga (Mark-Up) Pekerjaan Pembangunan WC (Water Closet) pada SMP dan SMA di Kabupaten Lima Puluh Kota yang digunakan untuk Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROV) XII 2012 yang diadakan di Kabupaten Lima Puluh Kota pada bulan Desember 2012 lalu.
Berbagai ulasan yang berhubungan dengan Pemerintahan, baik yang ada di Pusat, maupun di Pemerintah Daerah
Tampilkan postingan dengan label Lima Puluh Kota. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Lima Puluh Kota. Tampilkan semua postingan
Jumat, 31 Mei 2013
Kamis, 30 Mei 2013
Kasus-kasus Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota, Desri
Ada-ada saja kejadian yang dialami oleh Kepala Dinas Pendidikan yang satu ini, belum genap dua tahun dia menjabat sebagai Kadisdik di Kabupaten Lima Puluh Kota, kinerjanya sudah mendapat sorotan. Kejadian ini telah dimulai dengan tahun lalu, yaitu adanya dugaan kongkalingkong antara PA, PPK dan Panitia Pengadaan untuk Pengadaan Buku dan Alat-alat Peraga SD dan SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota, yang pada akhirnya tender 8 paket dibatalkan oleh PA karena telah menuai sanggahan dan bahkan telah dilaporkan ke PTUN.
Kemudian awal tahun 2013 ini, namanya kembali disorot terkait kasus "Pencabulan dan Melarikan Anak di Bawah Umur". Dalam berita-berita koran (Singgalang 25/02/2013) diberitakan bahwa AL membawa kabur anak gadis berusia 15 tahun ke jakarta, dan orang tua si gadis telah melaporkan perbuatan AL kepada Polsek Lima Puluh Kota. Anehnya, selama si anak berada di Jakarta, justru Kadisdik Desri sempat-sempatnya menemui anak tersebut, tapi tidak melaporkan kejadian itu ke Polsek, dan bahkan tidak berusaha untuk membawa anak tersebut pulang ke orang tuanya. Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), justru yang menemukan anak tersebut dan membawanya pulang.
Senin, 21 Januari 2013
Non Job
What is the meaning of Non Job?
Some people said that Non Job is people without work or unemployment or joblessness
Some people said that Non Job is people who work in one department but still does not have job or task.
But nowadays some people in Indonesia especially we who work in Local Government said that Non Job is people who previously has position in one department but now remove by Local Official (in Indonesia we know as Bupati/Walikota) from that position.
Jumat, 14 Desember 2012
DAK Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota (7)
Proyek 8 Paket DAK
2011 Dibatalkan
Setelah pemenang
tender proyek DAK 2011 Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota
diumumkan dan kemudian mendapatkan banyak sanggahan dari rekanan/peserta tender,
banjir pengaduan, gugatan di PTUN, hingga pemeriksaan oleh polisi terhadap
panitia, akhirnya pada tanggal 31 Oktober 2011, tender digagalkan dengan alasan
tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Kamis, 22 November 2012
DAK Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota (6)
Pengadaan buku pengayaan referensi dan buku panduan pendidik
SD untuk 38 sekolah
Tender Pengadaan buku pengayaan referensi dan buku
panduan pendidik SD untuk 38 sekolah senilai Rp. 1.982.080.000 diikuti oleh 14
penyedia jasa.
Dalam tender ini, panitia pengadaan menetapkan tiga peserta
sebagai calon pemenang. Ketiga peserta tersebut yaitu: PT. Massacom Graphy
dengan harga Penawaran Rp. 1.562.677.000, PT. Jasa Grafika Indonesia
dengan harga penawaran Rp. 1.575.700.000 dan CV. Prama Bento dengan harga
penawaran Rp. 1.909.302.400,00,-. Sedangkan, 11 penyedia jasa lainnya
dinyatakan gugur oleh panitia.
Salah satu penyedia jasa yang dinyatakan gugur, adalah CV.
Mugen Perkasa, yang beralamat di Padang, menyanggah hasil tender yang
diumumkan panitia melalalui LPSE. Tidak cuma mengajukan sanggahan, CV. Mugen
Perkasa yang juga melaksanakan pekerjaan pengadaan buku perpustakaan SMP
senilai Rp1,98 miliar di Kabupaten Agam, melaporkan adanya indikasi kolusi dan
kerugian uang negara kepada Polres Limapuluh Kota.
Sabtu, 17 November 2012
DAK Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota (5)
Tender Pengadaan alat peraga pembelajaran IPS SD untuk 100
sekolah senilai Rp. 600 juta dan tender Pengadaan alat peraga pembelajaran
matematika SD untuk 100 sekolah senilai Rp. 957,5 juta juga disanggah
rekanan
Tender alat peraga pembelajaran IPS SD dan alat peraga pembelajaran
Matematika SD disanggah oleh salah satu penyedia jasa asal Payakumbuh yang
menjadi peserta tender, yakni CV Putra Bangsa.
Tender Pengadaan alat peraga IPS SD yang diikuti 10 penyedia
jasa, panitia menetapkan 2 pemenang. Yakni, CV. Citra Sahabat sebagai pemenang
urutan I dengan penawaran Rp. 577.500.000 dan CV. Putra Bangsa sebagai
pemenang urutan II dengan penawaran Rp. 591.250.000.
Sedangkan dalam tender alat peraga pembelajaran Matematika SD yang diikuti 12
penyedia jasa, panitia juga menetepkan dua pemenang. Yakni, pemenang I
CV. Tambah Agung Sejahtera dengan penawaran Rp. 941.886.000 dan pemenang
II CV. Putra Bangsa dengan harga penawaran Rp. 972.840.000.
Jumat, 16 November 2012
DAK Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota (4)
Pengadaan alat peraga pembelajaran IPA SD untuk 100 sekolah
Tender Pengadaan alat peraga pembelajaran IPA SD untuk 100
sekolah dengan kode lelang 4598016 dan nilai HPS paket sebesar Rp. 830 juta.
Peserta yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 10 peserta, dan panitia menetapkan
PT. Guru Agung Mandiri sebagai pemenang urutan I. Perusahaan ini mengajukan
penawaran sebesar Rp. 783.244.000.
DAK Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota (3)
Pengadaan alat peraga pembelajaran bahasa SD sebanyak 100
sekolah
Tender pengadaan alat peraga pembelajaran bahasa SD sebanyak
100 sekolah dengan nilai paket Rp. 1,004 miliar, dengan kode lelang 4599016,
jumlah penawaran yang masuk sebanyak 10 peserta, panitia pengadaan menetapkan 3
pemenang, yaitu: CV. Triasa Inti Mandiri dengan harga penawaran sebesar Rp.
842.523.000, CV. Mutiara Serambi dengan harga Rp. 895.774.000, dan CV. Mita
Meraih Sukses dengan harga penawaran Rp. 1.004.850.000.
Kamis, 15 November 2012
DAK Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota (2)
DAK Pendidikan Tahun 2011
Proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun
2011 yang dilaksanakan pada Agustus 2012 lalu di Kabupaten Lima Puluh Kota,
kembali heboh dan menuai sorotan. Dana itu direncanakan akan digunakan
untuk 8 kegiatan pengadaan barang dan jasa, yaitu:
(1) Pengadaan buku pengayaan,
referensi dan buku panduan pendidikan SD untuk 38 sekolah,
(2) Pengadaan
sarana TIK dan Multimedia SD pembelajaran interaktif untuk 28 sekolah,
(3)
Pengadaan alat peraga seni budaya dan keterampilan SD untuk 100 sekolah,
(4)
Pengadaan alat peraga pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan SD untuk
100 sekolah,
(5) Pengadaan alat peraga pembelajaran bahasa SD untuk 100 sekolah,
(6) Pengadaan alat peraga pembelajaran IPA SD untuk 100 sekolah,
(7)
Pengadaan alat peraga pembelajaran IPS SD untuk 100 sekolah dan
(8) Pengadaaan
alat peraga pembelajaran Matematika SD untuk 100 SD.
Rabu, 14 November 2012
DAK Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota (1)
DAK Pendidikan 2010
Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan untuk
pelaksanaan pada tahun 2010 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 18 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis DAK tahun 2010 bagi SD dan
SMP, dibuat sebagai acuan pelaksanaan di daerah. Untuk tahun 2010, alokasi
Pemerintah bagi DAK bidang pendidikan untuk SD/SDLB sebesar Rp 5,6 triliun yang
ketentuannya secara keseluruhan digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan.
Sedangkan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010 untuk SMP sebesar Rp 3,7
triliun yang digunakan untuk pembangunan prasarana pendidikan, penyediaan buku
perpustakaan dan penyediaan alat pendidikan.
Jumat, 12 Oktober 2012
e-Procurement and Intervention from Official Regency
Auctions through Electronic Procurement Service (LPSE) is a smart and right strategy
to prevent corruption. LPSE
is a means to foster public confidence in the system of Government Procurement. LPSE provide a paradigm
shift in the field of procurement of goods/services from conventional to electronic means with the most
effective, efficient, open,
competitive, transparent, fair, non-discriminatory, and accountable.
Selasa, 15 Mei 2012
Pemda Diminta Koordinasi Teknis Program Pengembangan Kawasan
Pemerintah daerah diharapkan dapat segera melaksanakan langkah koordinasi
teknis program pengembangan kawasan di daerahnya masing-masing. Hal tersebut
ditujukan agar terwujud sinkronisasi program perumahan yang dilaksanakan oleh
Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dengan Pemda setempat.
Pemerintah berharap Pemda bisa lebih pro aktif dalam program
perumahan di daerah khususnya dalam koordinasi teknis program pengembangan
kawasan.
Langganan:
Postingan (Atom)